UMUM
Pertanyaan Umum Terkait Insentif Pajak
1. Pas login di pajak.go.id kok error ya Min ? Berulang login pun sama
Silakan Kakak coba cara berikut:
1. Clear cache & cookies pada browser;
2. Gunakan private/incognito window;
3. Silakan ganti browser & gunakan handphone jika memungkinkan;
4. Silakan Kakak coba lagi secara berkala.
2. Tanya min, seandainya sudah disetujui (insentif pajak) tapi dikemudian hari mau dibatalkan bisa
ngga?
Di dalam ketentuan di PMK No 44/PMK.03/2020 tidak terdapat ketentuan terkait pembatalan insentif
yang telah dilakukan pemberitahuan. Silakan untuk konfirmasi ke AR Kak.
3. Pagi Min, sebelumnya perusahaan kami sudah mengajukan insentif dalam PMK 23, namun ternyata
ada perubahan menjadi PMK 44. Apakah harus mengajukan kembali untuk insentif PMK 44?
Pada Ketentuan Peralihan PMK 44/2020 disebutkan tidak perlu melakukan pemberitahuan ulang ya,
Kak.
4. Siang Min, mau tanya untuk perusahaan yg tidak memiliki KITE dan surat ijin PDKB, bagaimana
caranya agar bisa mendapat insentif pajak ya?
Pagi, Kak. Apabila KLU Kakak termasuk yang bisa menggunakan fasilitas berdasarkan lampiran PMK-44,
silakan bisa diajukan untuk fasilitasnya. Jika KLU Kakak tidak sesuai, tapi sebenarnya usaha Kakak
merupakan salah satu dalam daftar, silakan diajukan perubahan data KLU.
5. Kalau telat lapor (laporan realisasi insentif pajak) gimana Min?
Terkait denda atas keterlambatan penyampaian laporan realisasi belum ada aturan lebih lanjut.
Namun, Taxmin sarankan segera lakukan laporan segera ya, kak.
6. Format (laporan realisasi insentif pajak) excel apa csv?
Pelaporan realisasi via eReporting covid menggunakan format excel yg dapat Kakak unduh pada laman
pajak.go.id.
File excel tersebut dapat di download pada bagian petunjuk setelah mengaktifkan fitur layanan
eReporting insentif covid 19.
7. Min ini cuma cukup upload excel saja ya? tiap bulan nanti ya seperti ini ya?
Untuk kondisi saat ini silakan upload file excel laporan realisasinya saja ya. Cetakan kode billing yang
telah dibubuhi cap atau tulisan sesuai dengan ketentuan PMK-44/PMK.03/2020 silakan Kakak simpan
sebagai arsip.
8. Halo, mohon diinfokan no telp Whatsapp untuk KPP Pratama Jakarta KOJA?
Halo, Kak. Nomor telepon dan email unit kerja DJP dapat dilihat di tautan berikut.
https://pajak.go.id/unit-kerja
9. Maaf mau tanya, kalau mau mengajukan pemindahbukuan saat ini teknisnya seperti apa ya? kan
kpp masih tutup.....makasih sebelumnya
Ketentuan mengenai pemindahbukuan dapat dilihat dalam pasal 16 - Pasal 19 PMK-242/PMK.03/2014
dan contoh formulirnya dapat dilihat di bagian lampiran PMK-242/PMK.03/2014.
Silakan kirim permohonan pemindahbukuan melalui pos atau jasa ekspedisi dgn bukti pengiriman surat
ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan, silakan melakukan konfirmasi ke KPP melalui
telepon/email.
Untuk alamat & notelp/email KPP: http://pajak.go.id/unit-kerja.
INSENTIF PPh FINAL
Pertanyaan Terkait Insentif Pajak PPh Final
1. Selamat siang admin, mau tanya, mengapa saya tidak bisa mengajukan Surat Keterangan insentif
pajak? Padahal penghasilan saya setahun di bawah 4,8 M ? Dan saya juga sudah melaporkan spt 2019
saya
Bila Kakak tidak terpenuhi adalah mengenai WP masuk dalam skema PP23 tetapi menurut Kakak
seharusnya memenuhi persyaratan tersebut maka silahkan menghubungi AR di KPP terdaftar.
2. Kenapa gak bisa keluar Surat Keterangan PP 23 ya?
Jika memang Kakak telah memenuhi kriteria PP 23 serta memenuhi ketentuan pemanfaatan insentif
atas PPh Final PP 23 di PMK-44/PMK.03/2020 tetapi ditolak, Kakak bisa mengkonfirmasi langsung
kepada pihak KPP tempat Kakak terdaftar untuk dibantu melalui LASIS.
Daftar alamat email dan nomor telepon KPP selengkapnya dapat diakses di tautan berikut:
pajak.go.id/unit-kerja.
3. Mohon petunjuk apabila koperasi pusat punya cabang yang berbeda KPP dengan pusat?
Untuk SKET PP23 cukup pusat yang mengajukan kak dan dapat digunakan untuk seluruh cabang. Tapi
tetap memerhatikan apakah peredaran brutonya total dari Induk tambah cabang cabang tidak melebihi
4.8 M selama 1 tahun pajak sesuai dengan ketentuan ya Kak.
4. Kalau bulan ini blm sempat mengajukan SKet PP 23 apakah bulan depan masih bisa mengajukan?
Hi Kak. Untuk dapat memanfaatkan insentif ini mulai masa pajak April 2020, permohonan surat
keterangan paling lambat diajukan 20 Mei 2020. Surat Keterangan harus dimiliki sebelum
menyampaikan laporan realisasi.
Apabila Kakak mengajukan SKet PP 23 melampui tanggal 20 Mei, misal nya tanggal 21 Mei, maka Kakak
baru bisa memanfaatkan insentif tersebut mulai masa Mei.
5. Untuk SKet apakah dicetak dan dikirim atau hanya didownload?
Surat keterangan PP 23 bisa diunduh dari menu i-KSWP di DJP Online, bisa langsung di cetak atau di
simpan terlebih dahulu.
Surat Keterangan yang sudah Kakak dapatkan tidak perlu dikirimkan ke KPP ya Kak.
6. Selamat Siang Pak..kalo WP sudah memenuhi kriteria Pajak UMKM DTP sesuai
PMK44/PMK.03/2020 apakah tetap harus buat Kode Billing (411128 – 420) terlebih dahulu baru
kemudian masuk ke realisasi PPH Final DTP dengan upload file excell sesuai format realisasi PPh Final
DTP?
Untuk UMKM-nya termasuk WP PP 23 yang setor sendiri atau dipotong oleh pihak lain? Apabila setor
sendiri tidak perlu membuat kode billing dan tidak perlu menyetor, cukup membuat laporan realisasi
saja.
7. Siang min.... Mau tanya, saya sudah mengajukan insentif PP23 dan juga sudah terkonfirmasikan di
rumah konfirmasi... Tapi tadi pada kenyataannya, setelah saya mengecek kembali ke kantor pos
untuk membayar PPh final, saya masih tetap harus bayar. Gimana yah min? Mksh.
Silakan mengajukan Suket PMK 44 agar dapat memperoleh fasilitas Final DTP. PPh Final DTP tidak perlu
membuat kode billing namun wajib melaporkan realisasi PPh Final DTP. Apabila tidak melaporkan
realisasi maka tidak bisa memanfaatkan fasilitas PPh Final DTP.
8. Min id billing nya perlu dibubuhi stempel gak jika kondisinya terkait dengan pemotong/penungut?
Secara ketentuan laporan realisasi tersebut perlu dilampiri dengan SSP/cetakan kode billing yg dibubuhi
cap atau tulisan "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020" apabila
ada transaksi dengan pemotong/pemungut.
Namun dalam menu eReporting Insentif Covid-19 saat ini, Kakak cukup unggah file excel laporan
realisasi dan untuk SSP/cetakkan kode billing tsb silakan diadministrasikan saja ya (disimpan oleh WP
dan tidak perlu diunggah).
9. Hanya excel saja?
Untuk kondisi saat ini silakan upload file excel laporan realisasinya saja, ya.
Cetakan kode billing yang telah dibubuhi cap atau tulisan sesuai dengan ketentuan PMK44/PMK.03/2020 silakan Kakak simpan sebagai arsip.
10. Perihal SSE jenis pajak 411128, jenis setoran 423, pada Subjek Pajak ada dua pilihan yaitu NPWP
Sendiri atau NPWP Lain. Perbedaannya apa?
Jika Kakak merupakan pemotong PPh final 0,5% dari pihak lain/ lawan transaksi, maka saat pembuatan
kode billing untuk KAP-KJS: 411128-423 dan diisi NPWP lain yaitu NPWP dari lawan transaksi Kakak.
11. Min, mau tanya untuk laporan realisasi PPh final , kalau ga ada omset lapor/tidak ya?
Halo, Kak. Jika tidak ada omset maka tidak wajib menyampaikan laporan realisasi.
12. Selamat sore, saya mau bertanya tentang PPh final DTP. Perusahaan kami memberikan jasa dan
kami belum PKP, melihat aturan di PMK 44 disebutkan bahwa pemotong yang membuatkan SSPnya,
nah jika kami yang memberikan jasa, dan kami tidak di potong, apa boleh setor sendiri?
Saat WP bertransaksi dengan pemotong/pemungut, maka pemotong/pemungut tidak melakukan
pemotongan/pemungutan PPh Final pada saat pembayaran. Pemotong/pemungut wajib membuat SSP
atau cetakan kode billing sesuai ketentuan PMK-44/2020.
Atas penghasilan dari usaha selain transaksi dengan pemotong/pemungut, WP yg memanfaatkan
insentif tidak menyetorkan PPh final 0,5%.
13. Pemasok TBS kami ada penganut PP 23 Thn 2018, pada saat PMK 44/2020 keluar mereka
memberikan kami SKet penerima insentif pph dan bebas pemotongan, sedangkan kami melakukan
pemotongan pph 22 ( 0,25 % ) dan bukan final mereka meminta kami mengeluarkan billing, ini
bagaimana?
Dipastikan kembali ya, apakah Surat Keterangannya sesuai PMK-44/2020 atau masih PMK-99/2018.
Kalau surat keterangannya sesuai PMK-44 tidak dipotong karena Ditanggung Pemerintah (DTP). Tetapi,
kalau masih format PMK-99 maka dipotong 0,5% dari peredaran bruto.
14. Hai, saya untuk pajak bulan april PPh final sudah terlanjur bayar tanggal 15 kemrin, lalu hari ini
barusan saya sudah mendapat surat keterangan PP23 yang insentif covid19. Apakah yg sudah
terlanjur sy bayar kmren bisa dipindahbukukan untuk bulan oktober? Thanks
Apakah yg Kakak maksud PPh final PP 23 setor sendiri? Jika iya, Kakak bisa mengajukan permohonan
pengembalian pajak yg seharusnya tidak terutang sesuai PMK 187/PMK.03/2015. Terkait
pemindahbukuan, silakan konfirmasi ke KPP terdaftar.
15. Min mau tanya, bagaimana jika WP sudah terlanjur membayar PPh final PP 23 masa april, padahal
sebenarnya WP tersebut mendapatkan fasilitas PPh DTP sesuai PMK 44?
Untuk pajak yang telah dibayarkan dapat dilakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan PMK-187/PMK.03/2015.
INSENTIF PPh PASAL 21
Pertanyaan Terkait PPh Pasal 21
1. Min mau tanya, jika si A kerja di 3 perusahaan yg berbeda misal di PT. B Ph bruto 10jt, di PT. C Ph
bruto 9jt, kerja di PT. D Ph bruto 11jt. Kalau tiap2 perusahaan KLU nya sesuai di PMK 44. Apakah ybs
dapat insentif di tiap-tiap perusahaan?
PPh Pasal 21 pegawai tersebut bisa mendapatkan insentif DTP sepanjang tiap perusahaan berhak dan
sudah mengajukan pemberitahuan pemanfaatan insentif via laman DJP Online serta pegawai yang
menerima penghasilan memenuhi kriteria pada Pasal 2 PMK-44/PMK.03/2020.
2. Kalau lembur, itu bisa masuk ke komponen penghasilan bruto yang PPh nya ditanggung pemerintah
Min?
Berdasarkan PER Nomor PER-16/PJ/2016, penghasilan berupa uang lembur termasuk dalam pengertian
penghasilan yang diterima secara teratur sehingga PPh Pasal 21 atas uang lembur termasuk PPh Pasal 21
DTP berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020.
3. Min, apakah penghasilan bruto dgn kode objek pajak 21-100-07 & 21-100-08 bisa mendapatkan
insentif PPh 21 DTP?
Tidak bisa yaa, Kak. Kode tsb adalah Bukan Pegawai (08) dan Tenaga Ahli (07). Yang dapat
memanfaatkan Insentif PPh 21 adalah pegawai yang menerima/memperoleh penghasilan bruto yang
sifatnya tetap dan teratur yang apabila disetahunkan tidak melebihi 200 juta.
4. Sore, misal gaji bruto mei 8jt, dapat THR 8jt. Yang mendapat insentif itu total semua gaji+THR atau
gaji aja sedangkan THR tetap dibayar pph 21nya?
Apabila THR yang Kakak terima termasuk Penghasilan tidak tetap dan tidak teratur, maka insentif
digunakan untuk gaji (penghasilan tetap dan teratur) saja. PPh Pasal 21 atas THR dapat dihitung sesuai
dengan perhitungan di PER-16/PJ/2016.
Insentif PMK-44/PMK.03/2020 diberikan atas penghasilan tetap dan teratur. THR yang sifatnya tidak
tetap dan biasanya dibayarkan sekali termasuk kedalam Penghasilan Tidak Teratur (berdasarkan PER16/PJ/2016).
5. Min, kalo laporan PPh 21 ada unsur THR apakah masuk ke DTP? Kalo tidak bagaimana cara
pelaporannya yah ? Mohon pencerahannya
Silakan Kakak pisahkan perhitungan PPh Pasal 21 untuk penghasilan teratur dan penghasilan dari THR.
Bisa Kakak lihat contohnya di lampiran Per 16/PJ/2016. Kemudian silakan untuk PPh Pasal 21 THR
dimasukkan ke kode biling/SSP biasa yang bukan PPh Pasal 21 DTP.
6. Untuk JO dengan KLU termasuk penerima insentif PPh 21, tapi dari dari web DJP tidak tidak
diperkenankan karena tidak lapor SPT Tahunan, sementara JO tidak ada kewajiban lapor SPT
Tahunan. Gimana Min ?
Terkait kendala diatas, apabila Kakak sebenarnya memenuhi kriteria namun terdapat kesalahan validasi
sistem, silakan hubungi KPP terdaftar untuk dibuatkan laporan melalui Lasis Online.
Untuk Nomor telepon,whatsapp, dan email KPP resmi yang dapat dihubungi dapat dillihat
pajak.go.id/id/unit-kerja
7. Bagaimana dengan pelaporan SPT masa PPh 21 apakah tetap harus lapor? Jika iya bagaimana
pengisian NTPNnya sedangkan pph nya ditanggung oleh pemerintah?
Pemberi Kerja yang telah menyampaikan pemberitahuan atas PPh Pasal 21 DTP wajib membuat SSP
atau cetakan id billing yang dibubuhi cap atau tulisan "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS
PMK NOMOR 44/PMK.03/2020”
Jika Pemberi Kerja menggunakan e-SPT PPh Pasal 21 sebagai sarana penyampaian SPT, maka proses
pembuatan SSP atau cetakan id billing diganti dengan perekaman kode NTPN (9999999999999999)
secara elektronik pada e-SPT dan jumlah Rupiah sebesar nilai PPh Pasal 21 DTP
8. Pagi taxmin. Mohon infonya tentang PPh 21 DTP. Untuk pengisian SSP di program espt PPh 21.
Dibagian keterangan apakah diubah menjadi angka 1? (PPh 21 ditanggung pemerintah) atau boleh
tetap 0? Terima kasih
Siang kak, untuk pengisian SSP di e-spt PPh 21 belum ada ketentuan yang mengatur untuk bagian
keterangan nya kak untuk PPh 21 DTP ,silahkan konfirmasi ke KPP ya kak.
9. Mau tanya apakah kalau lapor DJP online yg non DTP dan DTP harus bersamaan? Mengingat
perusahaan kami dananya terbatas jadi untuk pembayaran yg non DTP kadang terlambat, apakah bisa
lapor DTP dulu?
Perlu diinformasikan:
Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 paling lama 20 hari stlh Masa Pajak berakhir. (lihat juga
Pasal 10 ayat (2) PMK-9/PMK.03/2018)
Realisasi PPh Pasal 21 DTP disampaikan paling lambat tgl 20 bln berikutnya stlh Masa Pajak berakhir.
10. Kak kami sudah sempat bayar PPh 21 untuk 1 orang pegawai. Jadi apakah bisa dikompensasi lebih
bayar ke bln 10 thn 2020? Dan bagaimana cara buat pembetulannya kak? Trims
Apabila Kakak melakukan penyetoran atas KB di SPT PPh Pasal 21 DTP, Kakak hanya dapat mengajukan
permohonan pemindahbukuan atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang ke KPP ya.
Untuk mekanisme pemindahbukuan, tata cara dan formulirnya dapat dilihat di PMK-242/PMK.03/2014.
Sedangkan untuk mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, tata cara dan
formulirnya dapat dilihat di PMK-187/PMK.03/2015 ya, Kak.
Terkait dengan masih ditiadakannya layanan tatap muka di KPP, silakan ajukan permohonan melalui pos
atau jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
11. Apakah Pph 21 Masa April 2020 yg sudah dibayarkan, bisa mengajukan dan melakukan
pembetulan? Dikarenakan kami telat mendapatkan Informasi mengenai Fasiltas PMK 44. Perusahaan
kami ternyata memenuhinya. Misalkan Lebih bayarnya dikompensasi ke SPT berikutnya, bisa tidak
ya?
Jika terlanjur melakukan pembayaran namun ingin memanfaatkan insentif tersebut, kelebihan
pembayaran akibat pembayaran tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau bisa
dilakukan pemindahbukuan.
12. Siang Min, Mau tanya untuk perusahaan cabang lapor realisasi insentif PPh 21 dan PP 23 digabung
dengan pusat atau terpisah sendiri ya?
Untuk PPh Pasal 21 DTP jika cabang juga memanfaatkan maka cabang perlu melakukan pemberitahuan,
laporan realisasinya cabang dan pusat melaporkan sendiri-sendiri.
Untuk PPh Final DTP, laporan realisasinya data pusat dan cabang digabung, pusat saja yg melaporkan.
13. Selamat sore Kak, untuk pelaporan PPh 21 WP Badan, apakah wajib melampirkan ID Billing PPh 21
DTP? Misalkan wajib melampirkan, tapi ketika lapor lupa tidak melampirkan bagaimana? Terimakasih
Cetakan kode billing/SSP PPh 21 DTP dilampirkan pada saat laporan realisasi PPh 21 DTP. Untuk SPT
Masa PPh 21 yang perlu dilampirkan adalah Bukti Pembayaran apabila terdapat Kurang Bayar.
Apabila menggunakan e-SPT, maka SSP/kode billing atas PPh 21 DTP dilaporkan dengan perekaman
kode NTPN (9999999999999999) secara elektronik pada aplikasi e-SPT dan jumlah Rupiah sebesar nilai
PPh Pasal 21 DTP.
14. Kak mau tanya, apakah dalam pembuatan ebilling 21 dan PPh final DTP ada ketentuan tanggal
pembuatannya seperti batas waktu pembayaran. Misalnya saya dpt insentif tapi lupa membuat billing
PPh 21, dan saya bikin billingnya di tanggal 19. Ini jd telat bayar gak ya?
Ketentuan mengenai kapan pembuatan kode billing tidak diatur, Kak.
Namun perlu Kakak perhatikan juga kaitannya dengan batas waktu pelaporan realisasi sesuai pasal 4
PMK-44/PMK.03/2020.
15. Pagi, terkait pelaporan realisasi pph pasal 21. untuk penghasilan brutonya selama sebulan atau
setahun Kak? Dan untuk pelaporan SSP DTPnya gimana? Mohon diarahkan.
Sesuai petunjuk pengisian laporan realisasi PPh 21 DTP di lampiran E PMK-44/2020 penghasilan
brutonya diisi dengan jumlah rupiah penghasilan bruto yang diterima pegawai yang berhak menerima
PPh Pasal 21 DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan.
Terkait SSP DTPnya memang diinfokan untuk dilampirkan, namun secara teknis di aplikasi djponline
belum tersedia. Untuk sementara ini silakan laporkan sesuai format yang ada dalam sistem djponline.
Terkait SSPnya silakan ditunggu info lebih lanjut ya, Kak.
16. Min pembetulan pada realisasi PMK 44 dilakukan apabila ada perubahan pada DTP saja? Misal ada
pembetulan SPT PPh 21 tidak terkait DTP, apa tetap pembetulan realisasinya?
Selamat malam, Kak. Apabila pembetulan SPT tersebut tidak mempengaruhi data-data yang sudah
dilaporkan di laporan realisasi, maka laporan realisasinya tidak perlu pembetulan.
17. Jika kita melakukan pemanfaatan insentif PPh 21 dan PP 23 DTP, tapi dalam perjalanan
perusahaan tutup sementara, hingga gak ada revenue dan pemotongan gaji hingga dibawah PTKP,
apakah perlu lapor realisasi?
Berdasarkan PMK-44/2020, kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP
yaitu harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP. Meskipun tidak ada pemotongan PPh
Pasal 21 DTP pada masa tersebut, tetap wajib dilaporkan ya, Kak.
Untuk PPh Final DTP, apabila Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, wajib
pajak tidak wajib untuk menyampaikan laporan realisasi PPh Final DTP.
18. Min batas pelaporan PPh 21 yang DTP itu maksimal tgl 20 atau sebelum tgl 20 ya?
Hai, Kak. Laporan Realisasi PPh 21 DTP disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah
masa pajak berakhir ya, Kak.
19. Pagi Min, Jika sudah melaporkan laporan realisasi pemanfaatan insentif covid PPh 21, apakah
tetap haru melaporkan SPT Masa PPh 21 Masa April 2020??? Thx min :)
Pagi, Kak.
Pemanfaatan insentif PPh pasal 21 DTP dan pelaporan realisasinya tidak menghilangkan kewajiban
penyampaian laporan SPT Masa PPh Pasal 21. Silakan tetap laporkan SPT Masa PPh Pasal 21 jika Kakak
memang diharuskan lapor.
20. Aku mau laporan realisasi PPh pasal 21 muncul nama file ga sesuai ya min, padahal udah
mengikuti format yg disarankan di DJP Online, Tks.
Mohon pastikan Kakak tidak mengedit Kolom yang sudah ada. Silakan pastikan kembali penamaan file
sudah sesuai petunjuk. Silakan coba donwload ulang format file excel dari eReporting dibagian petunjuk,
buat yang baru. dan pastikan kembali penamaan sudah sesuai dengan petunjuk.
<b>INSENTIF PPh PASAL 22 IMPOR
Pertanyaan Terkait PPh Pasal 22
1. Kalau SKB PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 terkait intensif Covid19 apakah harus lapor juga min,
mohon pencerahannya
Jika maksud Kakak terkait laporan realisasi Pembebasan PPh 22 Impor dan PPh 23 berdasarkan PMK44/PMK.03/2020, saat ini file Laporan Realisasi baru tersedia untuk insentif PPh Pasal 21 DTP dan PPh
Final DTP.
Untuk laporan realisasi pembebasan PPh 22 Impor dan PPh 23, WP harus menyampaikannya setiap 3
bulan melalui laman pajak.go.id.
Namun layanan tersebut belum tersedia untuk saat ini.
Laporan disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April-Juni 2020 dan paling
lambat 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli-September 2020.
2. Halo admin, mohon dicek mengapa SKB PPh 22 Import kami ditolak sistem, padahal KLU di SPT
2018 dan 2019 sudah sesuai yang tertera di PMK. Tapi pas dicek disistem status belum terpenuhi
Halo, Kak. Jika KLU di SPT Tahunan 2018 sudah sesuai, silakan konfirmasi ke KPP terdaftar untuk
pengecekan masterfile data lebih lanjut agar WP yang memenuhi kriteria dapat mengajukan
permohonan penggunaan insentif sesuai PMK-44/PMK.03/2020 pada laman DJP online.
INSENTIF PPh PASAL 25
Pertanyaan Terkait Insentif PPh Pasal 25
1. Mohon informasi untuk perhitungan Angsuran PPh 25 tahun 2020, bisakah kita menggunakan nilai
kredit pajak di tahun 2020 sebagai pengurangnya, misal PPh 22 impor, karena perusahaan kami
termasuk yang mendapatkan insentif PP 44?
Mohon maaf tidak bisa karena kredit pajak harus diambil dari tahun pajak sebelumnya. Untuk
menghitung angsuran PPh 25 tahun berjalan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu.
2. Min cara lapor pph 25 yg dapet diskon 30% gimana ya?
Halo, Kak. Silakan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu
pada laman http://pajak.go.id.
3. Admin, aku mau tanya, kan untuk PPh 25 angsuran untuk perusahaan yang mendapatkan insentif
pajak sebesar 30%, itu kayak PPh 25 seperti biasanya namun di kurangin 30%?
Benar, Kakak cukup membayarkan sebesar 70% dari nominal angsuran PPh Pasal 25. Terkait dengan
laporan realiasinya, Kakak bisa melihat contohnya di Lampiran PMK-44/PMK.03/2020 huruf P.
Namun, menu untuk penyampaian laporan realisasi pengurangan angsuran PPh 25 melalui
http://pajak.go.id sampai saat ini belum tersedia. Mohon tunggu informasi selanjutnya ya, K
